 |
| Foto: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution yang didampingi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), saat menerima opini WTP yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol |
MEDAN, SumutRebornNews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi raihan ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, didampingi para Wakil Ketua dan dihadiri anggota dewan.
Turut hadir Anggota IV BPK RI Haerul Saleh, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, serta Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang didampingi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 |
| Foto: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution yang didampingi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), saat menerima opini WTP yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol |
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Pemprov Sumut.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas opini WTP yang diberikan. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Sumut, sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bobby.
Meski meraih opini terbaik, Bobby mengingatkan bahwa WTP bukan berarti pengelolaan keuangan sudah sepenuhnya bebas dari masalah. Ia menegaskan kepada seluruh OPD agar menjadikan capaian ini sebagai motivasi, bukan sekadar prestasi.
“Opini WTP bukan jaminan bahwa tidak ada korupsi. Karena itu saya mengingatkan diri sendiri dan seluruh jajaran agar terus menjaga integritas, menjauh dari praktik korupsi, dan fokus pada pembangunan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak DPRD Sumut untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan efektivitas anggaran.
“Kalau ada program atau anggaran yang dinilai tidak masuk akal, kami persilakan untuk dikritisi. Karena kami sadar masih banyak yang harus diperbaiki. Bimbingan dari BPK dan pengawasan dari DPRD sangat kami harapkan,” tambah Bobby.
Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui proses audit menyeluruh yang mengacu pada standar akuntansi dan pemeriksaan yang berlaku.
“Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan kecukupan pengungkapan. Namun, opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sampel, dengan keterbatasan waktu dan sumber daya,” terang Haerul.
Dengan raihan WTP ke-11 ini, Pemprov Sumut mencatatkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ke depan adalah mempertahankan prestasi ini sembari terus memperbaiki kualitas tata kelola demi pelayanan publik yang lebih baik.
(gpt/SumutRebornNews.com)
